Konus.id, Kukar – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tengah melanda kawasan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di wilayah Delta Mahakam, kini telah mencapai titik kritis. Kondisi ini melumpuhkan urat nadi perekonomian masyarakat, terutama para nelayan yang sangat bergantung pada BBM untuk melaut dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ironisnya, masyarakat pesisir yang hidup di kawasan kaya sumber daya minyak dan gas justru mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar. Bahkan, harga BBM di tingkat nelayan dilaporkan menembus Rp550.000 per jerigen/galon, jauh di atas harga normal dan sangat memberatkan.
Menyikapi krisis tersebut, Maritim Muda Kutai Kartanegara menilai bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi cepat dan konkret dari berbagai pihak, khususnya tiga pilar utama, yakni Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Pertama, Maritim Muda Kukar mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera turun tangan melalui intervensi kebijakan yang nyata. Evaluasi terhadap kuota distribusi BBM di kawasan pesisir harus segera dilakukan, disertai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan terpadu. Hal ini penting guna mencegah kebocoran distribusi maupun praktik penimbunan yang merugikan masyarakat kecil.
Kedua, peran aktif Pemerintah Desa (Pemdes) sebagai garda terdepan juga sangat diperlukan. Pemdes diminta untuk segera merapikan data kebutuhan riil BBM bagi nelayan di wilayah masing-masing, memperketat pengawasan distribusi di tingkat lokal, serta proaktif melaporkan kondisi darurat ke pemerintah kabupaten tanpa menunggu situasi semakin memburuk.
Ketiga, Maritim Muda Kukar menyoroti tanggung jawab moral PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Delta Mahakam. PHM dinilai perlu mengambil peran aktif dalam membantu mengatasi krisis ini, baik melalui intervensi logistik darurat, penguatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun fasilitasi jalur distribusi khusus BBM bersubsidi bagi masyarakat pesisir.
Ketua Maritim Muda Kutai Kartanegara menegaskan bahwa krisis ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret. Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kukar, pemerintah desa terkait, dan manajemen PHM segera duduk bersama dalam satu forum untuk merumuskan serta mengeksekusi langkah penanganan yang cepat dan berkelanjutan.
“Hal ini penting sekali, karena bisa saja nelayan beralih profesi akibat kenaikan harga ini. Padahal, seluruh aktivitas masyarakat pesisir sangat bergantung pada transportasi air. Jika BBM langka dan mahal, maka bukan hanya ekonomi yang terganggu, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, “Bahkan di Desa Tanjung Brukang, kondisi saat ini sudah gelap gulita akibat kenaikan harga BBM. Masyarakat kesulitan menyalakan genset sebagai sumber listrik utama, sehingga aktivitas malam hari lumpuh total.” Tutupnya.
