Konus.id Samarinda – Banjir yang kerap melanda berbagai wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum terselesaikan secara memadai, menurut Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menyoroti bahwa infrastruktur pengendalian air yang sudah lapuk menjadi biang kerok utama, sehingga diperlukan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan mencegah banjir musiman yang mengganggu kehidupan masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, kembali menegaskan bahwa persoalan banjir di berbagai daerah Kaltim membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Ia menilai upaya yang dilakukan pemerintah selama ini belum memberikan dampak signifikan.
Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir tak kunjung teratasi adalah infrastruktur pengendalian air yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.
Dengan intensitas hujan tinggi dan karakter daerah yang kaya aliran sungai, fasilitas yang ada dinilai tidak lagi mampu bekerja optimal.
“Penampungan dan saluran air yang kita miliki sebagian besar adalah infrastruktur lama. Sudah saatnya ditambah dan diperbarui,” ujar Hamas sapaan akrabnya.
Hamas menjelaskan, pengoperasian pintu air di beberapa titik sering kali tidak efektif. Saat pintu ditutup saat hujan deras, air mudah meluap. Sebaliknya, jika pintu dibuka, area lain justru terendam.
“Kalau hujan, air naik. Pintu dibuka banjir, sungai pasang juga banjir. Ini menunjukkan perlunya rekonstruksi total,” tegasnya.
Ia menilai perbaikan yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial, sehingga tidak mampu mengatasi persoalan dari hulu hingga hilir. Perbaikan yang tidak merata hanya akan memindahkan titik banjir ke wilayah lain.
“Penanganan harus menyeluruh. Hulu dibenahi, hilir juga harus dibenahi,” jelasnya.
Hamas juga mendorong koordinasi lebih terpadu antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Semua pihak perlu duduk bersama dan menyatukan strategi supaya persoalan ini bisa tuntas,” tambahnya.
Terakhir kata dia, banjir di Kaltim tidak dapat lagi diselesaikan dengan langkah kecil dan terpisah-pisah. Pemerintah diminta segera mengambil tindakan besar, berkelanjutan, dan komprehensif agar banjir tidak menjadi ancaman tahunan.(aw/adv/dprdkaltim)
