Konus.id Samarinda – Pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat tuntut daerah lebih cermat atur belanja publik agar situasi fiskal ketat tak ganggu layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tegas DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud, desak pengetatan belanja fokus prioritas objektif dan terukur, dengan pilah program mendesak versus yang bisa ditunda, serta transparansi refocusing anggaran melalui kajian pertanggungjawaban bersama DPRD untuk pastikan setiap keputusan beri manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat membuat daerah harus lebih cermat dalam mengatur belanja publik.
Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud, menekankan bahwa penyesuaian fiskal tidak boleh sampai mengganggu layanan dasar masyarakat.
Menurutnya, situasi fiskal yang ketat menuntut pengelolaan program yang benar-benar terarah agar kebijakan daerah tetap stabil. Ia menegaskan bahwa pengetatan belanja harus dilakukan dengan tetap menjaga kebutuhan prioritas.
“Kalau ada pengurangan dari pusat, otomatis daerah harus menata ulang belanjanya. Yang penting, jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Hassanuddin menyebut tantangan terbesarnya bukan sekadar menyesuaikan angka, tetapi memastikan setiap program memberi manfaat nyata. Karena itu, pemerintah daerah perlu memilah mana program yang mendesak dan mana yang dapat ditunda.
“Program prioritas tidak boleh terganggu. Penentuan skala prioritas harus objektif dan terukur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses refocusing anggaran. DPRD, kata dia, tetap membuka ruang pembahasan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap langkah harus jelas dasarnya. Bukan asal geser atau potong, tapi melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.(aw/adv/dprdkaltim)
