Konus.id Samarinda– Upaya pemerintah perluas jaringan listrik ke pelosok desa melalui Program Listrik Desa (LISDES) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dinilai bukti keseriusan pemerataan energi, meski tantangannya berat secara bisnis seperti jarak tempuh 30 km untuk 50 rumah. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, apresiasi komitmen Kementerian ESDM dan PLN yang targetkan wilayah 3T dengan PLTS komunal, karena ini vital dukung pendidikan melalui penerangan, teknologi, dan pembelajaran digital—meski catat masih ada sekolah tanpa pasokan stabil, dan bagikan pengalaman pribadi dari kampungnya yang kini terjangkau listrik.
Upaya pemerintah memperluas jaringan listrik hingga ke pelosok dinilai sebagai langkah nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menilai program elektrifikasi menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menghadirkan energi ke wilayah yang selama ini belum terjangkau.
Makmur menjelaskan bahwa kebijakan elektrifikasi tidak diambil secara tergesa-gesa karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pemerintah menyediakan listrik hingga ke desa-desa merupakan hasil perencanaan yang matang.
“Di daerah saya, listrik sudah bisa menjangkau hingga desa,” ujarnya.
Ia menyebut Program Listrik Desa (LISDES) yang dijalankan Kementerian ESDM dan PLN sebagai langkah konkret pemerataan energi.
Program tersebut kata dia, menyasar wilayah 3T dan memanfaatkan PLTS komunal bagi daerah yang belum tersambung jaringan utama.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga kurang mampu, agar masyarakat dari berbagai lapisan dapat menikmati layanan energi yang setara.
Makmur mengakui, dari perspektif bisnis, perluasan listrik ke wilayah terpencil tidak selalu menguntungkan. “Untuk menjangkau 50 rumah, jaraknya bisa 30 kilometer. Secara bisnis tentu berat,” katanya.
Namun, menurutnya, pemerataan listrik membawa dampak luas, terutama bagi dunia pendidikan. Penerangan yang memadai, penggunaan perangkat teknologi, dan dukungan pembelajaran digital semuanya bergantung pada ketersediaan listrik.
Meski begitu, lanjutnya, ia mencatat masih ada sekolah yang belum menikmati pasokan stabil.
“Saya apresiasi pemerintah pusat yang mampu menghadirkan listrik ke banyak wilayah. Untuk daerah sangat terpencil, biasanya menggunakan listrik komunal. Di kampung saya sendiri dulu tak terpikir bisa mendapat akses ini,” tukasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
