Konus.id Samarinda – Aksi unjuk rasa dari kelompok masyarakat Fraksi Kaltim yang menolak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, mendapat apresiasi dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi II DPRD, Firnadi Ikhsan, menilai demonstrasi ini sebagai bentuk partisipasi demokrasi yang sah, sekaligus memperkuat upaya daerah dalam melawan kebijakan pusat yang berpotensi mengganggu pembangunan lokal dengan potensi kerugian hingga Rp6 triliun dari APBD Rp21 triliun.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat bernama Fraksi Kaltim terkait penolakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Firnadi menilai aksi tersebut merupakan bagian dari ruang demokrasi yang wajar dan sah untuk dilakukan. “Bagus saja, masyarakat menunjukkan kepedulian dan menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kaltim juga sudah bergerak menindaklanjuti persoalan itu. Gubernur Kaltim disebut telah bertemu pihak kementerian untuk menyampaikan keberatan daerah terhadap rencana pemotongan anggaran.
“Ketika masyarakat ikut bersuara, itu menjadi penguat bagi perjuangan daerah,” tambahnya.
Menurut Firnadi, kekhawatiran yang disuarakan Ormas beralasan. Pemangkasan TKD dan turunnya DBH berpotensi mengganggu kemampuan daerah melaksanakan pembangunan. Dari pola belanja APBD sekitar Rp21 triliun, pengurangan hingga Rp6 triliun akan membuat sejumlah program tidak bisa dijalankan.
Meski demikian, ia berharap aksi penyampaian pendapat tetap berlangsung tertib dan sesuai aturan. Firnadi menegaskan bahwa seluruh pihak di daerah terus berupaya agar kebijakan pusat tidak menimbulkan dampak besar bagi Kaltim.
“Harapannya semua berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan masalah baru,” tutupnya.(aw/adv/dprdkaltim)
