Konus.id Samarinda – Hanya 503 tenaga gizi tersedia untuk melayani 4,05 juta penduduk Kalimantan Timur (Kaltim), jauh di bawah standar nasional 35 per 100 ribu jiwa, menurut data BPS 2024, menjadi penghambat utama upaya turunkan angka stunting. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mendesak peningkatan jumlah dan pemerataan tenaga ini melalui kolaborasi dengan universitas lokal, agar layanan nutrisi ibu dan anak di daerah terpencil bisa lebih merata dan efektif.
Keterbatasan jumlah tenaga gizi di Kaltim menjadi salah satu tantangan terbesar dalam percepatan penurunan angka stunting di daerah.
Berdasarkan data BPS Kaltim 2024, hanya tersedia 503 tenaga gizi untuk melayani 4,05 juta penduduk, jauh dari standar nasional yang ideal, yakni 35 tenaga gizi per 100 ribu jiwa.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa keberadaan tenaga gizi sangat penting dalam memastikan pemenuhan nutrisi bagi ibu dan anak.
“Kalau bicara stunting, berarti bicara soal gizi. Tenaga gizi ini ujung tombaknya. Kalau jumlahnya kurang, jelas berpengaruh pada pelayanan di lapangan,” ujarnya.
Selain jumlah yang masih minim, distribusi tenaga gizi juga belum merata. Samarinda tercatat memiliki 93 tenaga gizi, Balikpapan 87, dan Kutai Kartanegara 81, sementara daerah dengan wilayah lebih luas seperti Mahakam Ulu hanya memiliki 16 tenaga gizi. Kondisi ini membuat akses layanan gizi di daerah terpencil semakin terbatas.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Ananda mendorong Dinas Kesehatan Kaltim menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi berbasis kesehatan seperti Universitas Mulawarman, UMKT, dan Poltekkes Kemenkes.
Lebih lanjut kata dia, menilai lembaga-lembaga pendidikan ini dapat menjadi sumber percepatan penambahan tenaga gizi.
“Kami di DPRD meminta adanya langkah nyata agar jumlah tenaga gizi bisa ditingkatkan dan penyebarannya lebih merata. Ini penting supaya penanganan stunting di Kaltim dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” tukasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
