Konus.id Samarinda, Pendidikan politik sejak bangku SMP dan SMA menjadi kebutuhan mendesak untuk bentuk generasi yang paham demokrasi, kritis, dan aktif kawal kebijakan publik, tegas DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mengingat minimnya wawasan politik masyarakat sering lahirkan kebijakan kurang tepat dan ganggu kesejahteraan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, dorong perluasan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 dari tingkat mahasiswa ke sekolah menengah dengan metode praktis, agar politik dipahami sebagai sarana kesejahteraan bersama—bukan perebutan kekuasaan—serta bekali etika berpolitik untuk dorong pembangunan efektif dan berkelanjutan di daerah.
DPRD Kaltim menilai pendidikan politik perlu dikenalkan sejak bangku sekolah untuk membentuk generasi yang lebih paham demokrasi dan mampu terlibat aktif dalam proses kebijakan publik.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia menyebut kualitas pemahaman politik masyarakat masih belum merata sehingga berpengaruh pada lahirnya kebijakan yang kurang tepat sasaran.
Menurutnya, politik yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa seorang politisi seharusnya memahami nilai kebangsaan dan mampu menerapkan hal tersebut dalam kebijakan publik.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banyak yang belum memiliki dasar pengetahuan politik yang memadai karena minimnya pendidikan sejak usia muda.
Untuk itu, ia mendorong perluasan penerapan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 agar pembinaan wawasan politik tidak hanya diberikan kepada mahasiswa, tetapi juga diterapkan di tingkat SMP dan SMA melalui metode pembelajaran yang lebih praktis.
Sapto menekankan bahwa politik harus dipahami sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan sekadar perebutan kekuasaan.
Karena itu, ia menilai masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang etika berpolitik dan peran politik dalam pembangunan sosial.
Dengan penguatan pendidikan politik sejak dini, Sapto optimistis akan lahir generasi yang kritis, berani bersuara, serta mampu mengawal kebijakan publik. Hal ini diyakini dapat mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kaltim.(aw/adv/dprdkaltim)
