Komus.id Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) pada beras impor antarwilayah masih tinggi karena produksi lokal yang minim, hanya sekitar 170 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan mencapai 350 ribu ton. Meskipun indeks ketahanan pangan provinsi ini tergolong tinggi secara nasional, kondisi ini menunjukkan kerentanan nyata yang perlu diatasi segera untuk mencapai kemandirian pangan sejati.
Menanggapi situasi itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, meminta pemerintah provinsi tidak terlena dengan capaian indeks dan segera memperkuat sektor produksi pangan.
“Angkanya memang terlihat bagus, tetapi kalau hampir separuh kebutuhan masih mengandalkan pasokan luar, artinya kita belum benar-benar aman,” ujar Firnadi.
Ia juga menggarisbawahi minimnya lahan pertanian yang efektif diolah. Dari total luas wilayah Kaltim yang mencapai sembilan juta hektare, hanya sekitar 63 ribu hektare yang dimanfaatkan sebagai lahan panen padi.
Politikus PKS itu menjelaskan bahwa Komisi II telah mengkaji kebutuhan anggaran pertanian untuk tahun 2026 sejak pertengahan tahun.
Namun, langkah tersebut terkendala regulasi Permendagri 900/2024 yang membatasi peran pemerintah provinsi dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
“Petani butuh alat dan bantuan langsung. Sayangnya, regulasi yang baru justru mempersempit ruang provinsi untuk memberikan dukungan itu. Ini harus segera dicari jalan keluarnya,” tegasnya.
Firnadi menekankan bahwa ketahanan pangan sejati tidak hanya diukur dari indeks atau peringkat. Daerah harus mampu memproduksi pangan secara mandiri dan berkelanjutan.
Ia mendorong pemerintah untuk memperluas lahan produktif, mengoptimalkan program pertanian, serta memastikan dukungan kepada petani tersalurkan dengan tepat.
“Kalau produksi daerah kuat, ketahanan ekonomi kita juga akan lebih stabil,” tutupnya.(aw/adv/dprdkaltim)
