Konus.id Samarinda – Isu pungutan biaya asrama di sekolah negeri kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) setelah surat edaran dari salah satu SMA negeri di Samarinda memicu protes dari orang tua siswa. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan aktual, yang berpotensi merusak akses pendidikan inklusif bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa polemik pungutan tersebut merupakan akibat dari tidak adanya perhitungan kebutuhan yang tepat sejak awal.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar mekanisme pembiayaan lebih jelas dan tidak lagi membebani keluarga, khususnya yang berpenghasilan rendah.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan kalkulasi ulang secara komprehensif. Bila memungkinkan, seluruh biaya operasional asrama ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada ruang bagi sekolah untuk memungut tambahan apa pun,” tegas Darlis.
Ia mengungkapkan, kekosongan skema pendanaan membuat beberapa sekolah akhirnya meminta kontribusi orang tua demi menutupi kekurangan biaya, meski hal itu bertentangan dengan prinsip pendidikan yang inklusif dan tidak membebani siswa.
Saat ini terdapat tiga SMA negeri di Kaltim yang menyelenggarakan sistem berasrama. Ketiganya menghadapi persoalan serupa yakni kebutuhan operasional jauh lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan.
Ia juga mengatakan bahwa besaran bantuan Rp1,56 juta per siswa per bulan dinilai belum mampu menutup kebutuhan dasar asrama.
Darlis mengingatkan bahwa selisih anggaran tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pendidikan gratis tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian anggaran yang lebih realistis dalam penyusunan APBD berikutnya agar seluruh kebutuhan asrama dapat terpenuhi tanpa membebani masyarakat.(aw/adv/dprdkaltim)
