Konus.id, PPU — Kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura di Penajam Paser Utara (PPU), khususnya tomat dan cabai, menjadi sorotan DPRD setempat. Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menilai lonjakan harga tersebut mengindikasikan lemahnya pengelolaan sektor pertanian hortikultura di daerah.
Data terbaru menunjukkan harga tomat naik hingga 68 persen, sementara cabai mengalami kenaikan sekitar 39 persen. Menurut Thohiron, fluktuasi harga dapat ditekan apabila pemerintah daerah memiliki perencanaan pola tanam yang lebih terukur dan berbasis riset.
“Dinas terkait seharusnya sudah bisa memetakan kapan waktu terbaik menanam tomat maupun cabai. Tapi sejauh ini belum terlihat langkah konkret yang dilakukan,” ujarnya, Senin (1/8/2025).
Ia menilai, pola pertanian yang masih konvensional membuat produksi tanaman hortikultura sangat bergantung pada cuaca dan musim, sehingga rentan menyebabkan kelebihan atau kekurangan pasokan.
“Kita tidak bisa terus bertumpu pada cara lama. Pemerintah harus menggandeng lembaga riset atau tenaga ahli pertanian agar pengelolaan komoditas lebih terarah,” tegasnya.
Thohiron juga mengingatkan bahwa PPU memiliki posisi penting sebagai salah satu penopang kebutuhan pangan di Kalimantan Timur, terlebih dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun potensi tersebut tidak akan optimal tanpa dukungan hilirisasi yang jelas.
“Kalau tidak ada hilirisasi, petani tetap rentan terhadap permainan harga. Hasil panen tidak punya kepastian pasar,” katanya.
Ia mendorong Pemkab PPU untuk menyusun peta jalan hilirisasi pertanian terpadu, mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil, distribusi, hingga pemasaran.
“Petani akan bekerja dengan tenang kalau ada jaminan harga dan kepastian penampungan hasil. Tanpa itu, kita hanya akan menghadapi situasi seperti ini setiap tahun,” tutup Thohiron.(aw/adv/dprd/ppu)
