Konus.id, PPU — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menyoroti arah pengembangan Pelabuhan Buluminung, terutama setelah diluncurkannya sistem retribusi digital di kawasan tersebut. Ia menilai digitalisasi dan pembangunan infrastruktur belum akan berdampak signifikan jika pelabuhan belum memiliki pasar pengguna yang kuat.
“Yang jadi masalah bukan pelabuhannya, tapi pasarnya. Siapa yang pakai?” ujar Raup, Senin (4/8/2025).
Raup menyebut hingga kini pelabuhan tersebut masih belum mampu menarik minat pelaku usaha logistik maupun perdagangan. Aktivitas bongkar muat dinilai belum berjalan optimal karena distribusi barang di PPU sebagian besar masih bergantung pada Kota Balikpapan.
“Distribusi barang, sembako, atau bahan material masih banyak bergantung ke Balikpapan. Karena di PPU sendiri belum terbentuk pasar yang mendukung,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Ia membandingkan kondisi Pelabuhan Buluminung dengan Pelabuhan Semayang dan Kariangau di Balikpapan yang memiliki ekosistem logistik lebih matang, mulai dari jaringan distribusi hingga dukungan infrastruktur penunjang.
Menurutnya, tanpa strategi penguatan pasar dan upaya menarik pelaku usaha, pelabuhan berpotensi hanya menjadi infrastruktur tanpa pemanfaatan maksimal. Selain itu, Raup juga menyoroti beban biaya operasional pelabuhan yang dapat menjadi tanggungan fiskal daerah jika aktivitas ekonomi tidak meningkat.
“Harus ada intervensi strategis, bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga penguatan pasar,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyusun langkah konkret dalam memperluas jaringan ekonomi serta menggandeng pelaku usaha dari luar daerah, sehingga Pelabuhan Buluminung dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bangun pelabuhan, iya. Tapi bangun juga pasarnya. Kalau tidak ada pengguna, peningkatan PAD juga tidak akan tercapai,” tutupnya.(aw/adv/dprd/ppu)
