Konus.id, PPU — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Ishaq Rahman menyatakan komitmen untuk mengawal aspirasi 1.798 tenaga honorer yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 15 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan honorer sepakat untuk tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) apabila diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Menurut Ishaq, keputusan tersebut menunjukkan prioritas para honorer yang lebih mengutamakan kepastian status kepegawaian.
“Kita sangat mendukung dan memperjuangkan aspirasi mereka. Bahkan melalui pandangan fraksi, kita telah meminta pemerintah mengalokasikan anggaran agar para honorer bisa diangkat atau diselesaikan permasalahannya,” ujarnya, Senin (4/8/2025).
Namun ia menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK penuh waktu tanpa TPP belum dapat dilakukan saat ini. Pemerintah daerah harus menyelesaikan penetapan status PPPK paruh waktu terlebih dahulu sesuai ketentuan regulasi.
“Status teman-teman honorer saat ini belum PPPK paruh waktu. Harus paruh waktu dulu, baru pemerintah daerah bisa mengusulkan pengangkatan PPPK penuh waktu tanpa TPP ke KemenPAN-RB,” jelas Ishaq.
Ia optimistis proses penyelesaian status honorer dapat dilakukan secara bertahap hingga 2030, seiring dengan proyeksi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun mendatang.
“Saya pikir memungkinkan, karena kondisi ke depan pasti akan lebih baik. Semua ini tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan formasi,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD PPU bersama pemerintah daerah berencana melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Keuangan. Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi honorer sekaligus memaparkan kondisi fiskal daerah agar pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan afirmatif bagi penyelesaian status mereka.(aw/adv/dprd/ppu)
