Konus.id, Samarinda – Persoalan kekurangan guru di Kota Samarinda masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi di kota yang menjadi pusat pemerintahan provinsi.
Setiap tahun, puluhan guru memasuki masa pensiun, namun jumlah pengganti yang tersedia belum mampu menutupi kekosongan yang ada. Menurut Novan, hal ini dapat berdampak langsung terhadap mutu pendidikan generasi mendatang.
Bagaimana generasi muda kita mau maju, sedangkan di sekolah-sekolah saja masih kekurangan guru? Ini bukan hanya soal jumlah, tapi menyangkut keberlangsungan pendidikan kita ke depan, tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi, terutama antara Disdikbud Samarinda dan BPSDM, yang kini memiliki kewenangan lebih besar dalam proses pengadaan dan pelatihan guru.
Karena itu, koordinasi lintas lembaga harus diperkuat. Jangan sampai ada miss antara kebutuhan di lapangan dan kebijakan perekrutan atau pelatihan guru, ujarnya.
Data dari BKN menunjukkan bahwa secara nasional Indonesia masih kekurangan lebih dari 700 ribu guru PNS hingga tahun 2025, yang sebagian besar disebabkan oleh pensiun massal dan minimnya rekrutmen dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, membenarkan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Namun ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengacu pada mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Terkait guru, kami tetap mengacu pada regulasi dan mekanisme yang berlaku. Jika ada kekurangan, kami laporkan dan koordinasikan dengan pihak yang berwenang, yaitu BPSDM, jelas Asli.
Disdikbud Samarinda disebut rutin melakukan pemetaan kebutuhan guru di tingkat SD dan SMP, serta menyusun usulan formasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
Di beberapa wilayah pinggiran kota, masih ditemukan sekolah yang terpaksa menjalankan proses belajar-mengajar dengan jumlah guru sangat minim. Bahkan ada sekolah yang harus menggabungkan dua kelas dalam satu ruangan karena keterbatasan tenaga pengajar.
Situasi ini menunjukkan perlunya perencanaan pendidikan yang lebih matang dan kolaborasi lintas sektor agar layanan pendidikan di Kota Tepian tetap berjalan optimal untuk masa depan generasi muda. (wd/adv/dprd/smd)
