Konus.id, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Aan Ardiansyah, menyoroti pentingnya memperhatikan aspek lingkungan sebelum izin pertambangan dikeluarkan. Ia menilai bahwa meskipun tambang memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kewajiban reklamasi lahan tidak boleh diabaikan.
“Proses pemberian izin harus dilihat dulu pengelolaannya, perusahaannya bagus atau tidak dalam mengelola lingkungan. Karena bagaimana pun, tambang itu memberikan PAD, tapi reklamasi lahan setelah tambang tetap harus dilakukan. Itu yang menjadi masalah,” jelasnya.
Aan menegaskan bahwa banyak lubang tambang dibiarkan terbengkalai pascaaktivitas penambangan, baik di Samarinda maupun di wilayah Kalimantan Timur lainnya, yang kini menjadi persoalan lingkungan serius.
“Kita lihat di Samarinda, atau di Kaltim umumnya, bagaimana lubang-lubang tambang selesai, habis nambang orang pada lari, dan itu menjadi permasalahan saat ini,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh tambang, tetapi juga karena lemahnya penataan ruang. Kota Samarinda, menurutnya, membutuhkan kanal besar yang dapat menghubungkan aliran air sampai ke wilayah Tenggarong, sehingga penting adanya perencanaan tata kota yang komprehensif.
Aan juga menekankan perlunya sinergi antarinstansi teknis dalam perizinan dan pengawasan, seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang bertugas melakukan kajian AMDAL, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menilai potensi risiko bencana.
“Harus ada perencanaan yang matang, karena selain AMDAL dari BLH, juga ada analisa bencana dari BPBD,” tutupnya.
(aw/adv/dprd/smd)
