Konus.id, Samarinda – Perencanaan tata ruang di Kota Samarinda memang sering menuai pro dan kontra khususnya dikalangan masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Muhammad Andriansyah menyebutkan bahwa hal ini karena masih banyak hal-hal yang mengganggu aktualisasi pengoptimalan aturan yang sudah di tetapkan.
Anggota Komisi III itu menyebutkan bahwa masih banyak pembangunan-pembangunan yang terjadi di wilayah yang rawan akan bencana alam. Hal ini tentu bukan terjadi oleh satu atau dua ognum saja melainkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sering menyepelekan kebijakan yang telah ditetapkan.
Andriansyah menyebutkan bahwa salah satu contoh permasalahan yang sering ditoleransi ialah pembangunan pemukiman di daerah yang disediakan untuk menjadi wilayah kontroling salah satunya adalah daerah resapan air yang sangat penting untuk menangani masalah air.
“Kalau wilayah itu sudah ditentukan sebagai daerah resapan air, jangan sekali-kali mengeluarkan izin untuk pemukiman atau perumahan. Itu masalah mendasar kita” Ucapnya.
Samarinda adalah salah satu kota yang secara geografis sejajar dengan perairan sungai. Tentu permasalahan utama yang sering terjadi adalah banjir. Meskipun tidak ada sampah, luapan air sungai dan curah hujan yang tinggi tetap mampu untuk membuat Kota Samarinda tergenang air.
“Ketika banjir mencari tempat untuk meresapkan diri, gak ada. Terus ketika pemerintah sekarang ingin membuat kolam resistensi di wilayah pemukiman, mau tidak mau harus merelokasi” Sambungnya.
Oleh karena itu, Andriansyah mengatakan bahwa wilayah vital seperti daerah resapan air tidak boleh dibangun pemukiman dan semua hal yang dapat memancing khalayak untuk membuat lingkungan tempat tinggal.
“saya dan kawan-kawan tegas, ini kita bikin detail rencana tata ruang” Pungkasnya. (aw/adv/dprd/smd)
