DPRD KALTIM

Praktik Ilegal Pedagang BBM Eceran Memperburuk Kelangkaan di Samarinda, Fuad Fakhruddin Minta Tindakan Hukum

7
×

Praktik Ilegal Pedagang BBM Eceran Memperburuk Kelangkaan di Samarinda, Fuad Fakhruddin Minta Tindakan Hukum

Sebarkan artikel ini
foto: Praktik jual beli BBM Eceran (Foto:ist)

Konus.id, Samarinda, Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Samarinda semakin memperburuk situasi ekonomi dan sosial masyarakat, dengan maraknya praktik jual beli BBM eceran yang semakin meresahkan.

Dalam hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyatakan bahwa pedagang BBM eceran turut memperburuk masalah distribusi BBM yang tidak merata, yang menyebabkan kelangkaan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menurut Fuad, praktik ilegal ini semakin berkembang seiring dengan ketidakpatuhan sejumlah pihak terhadap regulasi distribusi BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Pertamina.

“Regulasi terkait distribusi BBM sebenarnya sudah ada, namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini yang harus segera dihentikan,” ujar Fuad.

Dia menjelaskan, selain masalah pembeli yang tidak mematuhi batasan pembelian, ada pula kolusi antara operator SPBU dan pembeli, yang memanfaatkan celah untuk mendapatkan BBM dalam jumlah lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini menyebabkan stok BBM cepat habis, antrean panjang, dan kelangkaan yang semakin dirasakan masyarakat.

Fuad juga menyoroti aspek keselamatan yang terabaikan dalam praktik pedagang BBM eceran. Banyak pedagang yang tidak mengikuti standar keamanan, seperti penyimpanan BBM yang sembarangan dan jarak antar unit yang terlalu dekat. “Kondisi ini sangat berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menimbulkan bencana yang tak terduga. Keamanan warga harus menjadi prioritas utama,” tegas Fuad.

Terkait hal ini, Fuad mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan lebih intensif terhadap praktik penjualan BBM eceran, guna mencegah dampak negatif yang lebih besar. Penegakan hukum yang tegas dianggap perlu untuk menghentikan praktik ilegal ini dan mengembalikan distribusi BBM ke jalur yang seharusnya.

“Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pedagang BBM eceran yang tidak memenuhi standar, demi keselamatan warga dan kelancaran distribusi BBM,” pungkasnya. (aw/adv/dprdkaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *