Konus.id, Samarinda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memulai langkah strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dalam rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang digelar di Ruang Edelwies, Hotel Astara Balikpapan (20/11/2024), kerangka kerja dan jadwal kegiatan tahun 2026 mulai dirumuskan secara sistematis.
Ketua Pansus Pokir, Baharuddin Demmu, menekankan pentingnya mekanisme pengelolaan usulan Pokir melalui SIPD sebagai wujud komitmen DPRD dalam meningkatkan transparansi. “Tidak boleh ada lagi usulan yang tercecer. Semua harus masuk ke dalam SIPD agar terintegrasi dan bisa dikelola dengan baik,” tegasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kaltim, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Tim Ahli Pansus yang turut memberikan masukan penting untuk menyempurnakan kerangka acuan kerja. Hal ini menandakan kolaborasi lintas sektor dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara optimal.
Untuk memaksimalkan hasil, Pansus berencana mengirimkan surat resmi kepada individu dan fraksi di DPRD guna mengumpulkan seluruh usulan Pokir.
“Penting bagi kita untuk membuat jadwal dan tahapan pembahasan yang melibatkan pemerintah daerah,” ujar Demmu.
Baharuddin juga menargetkan seluruh pembahasan Pokir dapat diselesaikan sebelum akhir Januari 2025. “Mudah-mudahan semua selesai pada akhir Januari, atau bahkan lebih cepat. Pemerintah daerah sangat menantikan usulan ini untuk diintegrasikan ke dalam program kerja mereka,” imbuhnya.
Langkah ini diharapkan mampu menjadikan Pokir sebagai landasan penting dalam mendukung prioritas pembangunan di Kalimantan Timur. Melalui integrasi dengan SIPD, DPRD Kaltim optimistis rancangan kebijakan yang dihasilkan akan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam. (aw/adv/dprdkaltim)
